Media Indonesia

  Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja mengadakan pertemuan besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Di pagi hari yang penuh geliat itu, sekitar 1.200 orang terdiri dari rektor, guru besar, dekan, dan pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia berkumpul untuk ikut dalam agenda dialog dan taklimat bersama kepala negara. Ini bukan sekadar kopi darat biasa; skala acara ini cukup luar biasa karena jumlahnya besar dan tujuannya strategis untuk masa depan pendidikan dan riset di Tanah Air. Agenda semacam ini bukan kali pertama. Tahun sebelumnya Prabowo juga pernah mengundang para akademisi untuk berdiskusi tentang peran perguruan tinggi dalam dinamika global dan nasional.  Namun kali ini fokusnya agak berbeda dan disusun sedemikian rupa supaya relevan dengan isu yang sedang hangat diperbincangkan, terutama di kalangan kampus dan pemangku kebijakan. Fokus Utama Pertemuan: Soshum dan Peran Akademisi Satu hal yang jadi sorotan publik adalah bahwa pertemuan kali...

  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk menggali lebih dalam peran mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Heri Sudarmanto , dalam kasus dugaan pemerasan izin Tenaga Kerja Asing (TKA).  Bukan cuma soal korupsi awal, lembaga anti-rasuah kini sedang menelusuri apakah ada indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kaitannya dengan aliran uang dan aset yang diduga berasal dari perbuatan melawan hukum tersebut.  Ditandaskan pihak KPK, bila bukti dan unsur terbukti memenuhi unsur TPPU, mereka tidak segan menjerat Heri dengan pasal tersebut . Pendekatan ini menunjukkan strategi penyidik yang semakin luas, tidak hanya fokus pada korupsi awal tetapi juga pada upaya pelarian, penyamaran, dan penggunaan hasil kejahatan.  Fokus utamanya adalah menelusuri apakah ada pengalihan aset atau upaya menyembunyikan hasil dugaan pemerasan tersebut. Penelusuran seperti ini menjadi penting dalam pemulihan kerugian negara sekaligus memperku...

  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pentingnya pelaporan harta kekayaan oleh para penyelenggara negara melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode 2025.  Ini bukan sekadar formalitas administratif, tapi bagian dari komitmen antikorupsi yang harus dipenuhi oleh pejabat publik di berbagai lembaga pemerintahan. Tujuannya jelas, agar transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara makin kuat dan bebas dari praktik yang merugikan publik. KPK memanggil seluruh wajib lapor untuk segera menyerahkan LHKPN mereka lewat sistem e-LHKPN secara online. Batas waktu pelaporan tersebut ditetapkan mulai awal Januari 2026 sampai tenggat akhir yang ditentukan oleh aturan yang berlaku.  Pelaporan ini wajib diisi secara lengkap dan benar, karena nantinya akan diverifikasi dan dipublikasikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apa Itu LHKPN dan Kenapa Penting LHKPN adalah instrumen yang dirancang untuk memantau harta kekayaan pe...

  Dalam perkembangan besar yang mengguncang pasar teknologi dan geopolitik global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya memberikan izin bagi perusahaan chip terkemuka Nvidia untuk menjual chip kecerdasan buatan (AI) H200 ke China setelah sebelumnya dibatasi oleh kebijakan ekspor.  Namun, persetujuan ini bukan tanpa syarat: pemerintah AS akan mengenakan tarif 25 persen atas penjualan ini sebagai bagian dari perjanjian yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasional sambil membuka kembali akses ke pasar China yang sangat besar. Langkah tersebut menandai perubahan tajam dari kebijakan sebelumnya yang melarang penjualan chip tingkat tinggi ke China karena kekhawatiran keamanan nasional dan dominasi teknologi China dalam beberapa sektor.  Persetujuan Trump ini menuai pujian dari sebagian industri teknologi AS yang melihatnya sebagai kesempatan untuk memulihkan pendapatan, tetapi juga memicu kritik dari pakar keamanan dan politisi yang khawatir chip seperti H2...

  Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) , terutama fasilitas untuk lembaga negara seperti gedung legislatif dan yudikatif.  Dalam kunjungan kerjanya ke IKN, Prabowo memberi arahan langsung kepada Otorita IKN dan kementerian terkait untuk mempercepat proses konstruksi yang ditargetkan selesai pada tahun 2028 . Agenda percepatan pembangunan ini dipandang penting lantaran pemerintah menyiapkan IKN tak hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai ibu kota politik Indonesia yang berfungsi penuh menjelang tahun 2028.  Tahun itu ditetapkan sebagai momen ketika semua fungsi pemerintahan, termasuk legislatif dan yudikatif, bisa mulai beroperasi dari lokasi barunya di Kalimantan Timur. Target Penyelesaian 2028 Dalam rapat internal yang digelar selama kunjungan di IKN, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa target utama penyelesaian gedung legislatif dan yudikatif adalah tahun 2028 . Target ini sejal...

  Peristiwa terbaru di Venezuela menjadi sorotan global setelah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump melakukan operasi militer dan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada awal Januari 2026.  Langkah ini tidak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga membuka diskusi besar tentang bagaimana demokrasi berjalan di negara lain dan apa pembelajaran yang bisa diambil oleh negara seperti Indonesia. Tragedi ini terjadi di tengah konflik panjang antara Washington dan Caracas yang telah berlangsung bertahun-tahun. AS menuding rezim Chavez dan Maduro melakukan pelanggaran hak asasi, korupsi, serta keterlibatan dalam kegiatan kriminal internasional.  Di sisi lain, banyak pengamat menilai serangan militer dan penangkapan pemimpin suatu negara merupakan tindakan yang jauh dari prinsip demokrasi dan kedaulatan nasional, bahkan mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin. Krisis Venezuela dan Intervensi Asing Hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela sej...