Proyek Pengadaan Alkes di Tasikmalaya dan Bantahan Direktur PT Chasa Medika Abadi

 

Proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai miliaran rupiah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kembali menjadi pusat perhatian setelah muncul dugaan penyimpangan dalam implementasinya. 

Isu ini tidak hanya menggugah minat publik tetapi juga masuk ke ranah hukum melalui laporan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Pihak terkait, termasuk Direktur PT Chasa Medika Abadi, telah memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka dalam proyek tersebut.

Kasus ini bermula dari kontrak pengadaan alkes tahun anggaran 2025 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian dilaporkan berpotensi bermasalah. Laporan tersebut memasukkan sejumlah nama pejabat daerah dan pihak swasta, memicu diskusi publik tentang prosedur pengadaan barang pemerintah dan integritas pejabat publik.

Kronologi Dugaan Penyimpangan dalam Proyek Alkes

Laporan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya

Laporan resmi terkait dugaan penyimpangan proyek alkes diajukan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya pada 24 September 2025 oleh seorang warga Jakarta Utara berinisial RC. RC menyatakan bahwa ia memberikan modal kerja miliaran rupiah kepada PT Chasa Medika Abadi dan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut. 

Namun hingga berakhirnya masa pekerjaan sesuai kontrak, dana tersebut belum sepenuhnya dikembalikan.

Dalam pernyataan pelaporan, RC menuding keterlibatan dua pejabat daerah, satu dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dan satu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, meskipun status hubungan dan peran mereka dalam proses administratif proyek masih diperdebatkan.

Fakta yang Disampaikan Pihak Perusahaan

Direktur PT Chasa Medika Abadi, yang disebut sebagai RA dalam laporan, menyatakan bahwa perusahaan memang menerima kontrak pengadaan alkes, tetapi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan pejabat berinisial AA dari Pemkot Tasikmalaya atau MM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dalam pekerjaan teknis proyek. 

RA menekankan bahwa hubungan antara perusahaan dan pihak pemerintah hanya bersifat administratif sesuai prosedur yang berlaku.

Lebih lanjut, RA juga menepis klaim yang beredar di masyarakat mengenai hubungan keluarga dengan salah satu pejabat, menyatakan bahwa keterkaitan mereka hanya sebatas rekan kerja. Pernyataan ini dimaksudkan untuk meredam spekulasi yang beredar luas di media sosial dan percakapan publik.

Pemberian Dana dan Kesepakatan Pengembalian

Klarifikasi Terkait Pinjaman Modal

Pihak RA secara tegas mengakui bahwa ia memang menerima modal kerja berupa pinjaman dari RC dengan kesepakatan tertulis tentang pengembalian dana tersebut. Namun, keberatan muncul karena sejumlah dana belum dikembalikan sesuai jadwal yang disepakati, yang menurut RA dijadwalkan selesai pada Juni hingga Juli 2026.

Diterangkan oleh RA bahwa sebagian dari modal kerja sudah dikembalikan kepada RC, namun masih terdapat sisa yang belum dilunasi, sehingga permasalahan ini kemudian berujung pada laporan resmi ke kejaksaan.

Upaya Penyelesaian Kekeluargaan

Dalam penjelasan lain, RA menyebut bahwa diskusi penyelesaian antara dirinya dan RC sudah berlangsung secara kekeluargaan. RA menyampaikan keyakinan bahwa kedua pihak berupaya mencapai mufakat terkait pengembalian dana yang tersisa tanpa menimbulkan dampak hukum lebih lanjut.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa selain proses hukum formal, ada dinamika di luar pengadilan yang terus diperjuangkan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Reaksi Pejabat Daerah dan Klarifikasi Tambahan

Pernyataan Pejabat yang Disebut Terkait

Pejabat berinisial AA, yang disebut-sebut terlibat dalam laporan sebagai salah satu pihak yang menerima dana atau memainkan peran dalam proyek, membantah semua tudingan tersebut melalui konfirmasi via pesan singkat. 

Ia menyampaikan bahwa hubungannya dengan RA semata-mata bersifat profesional dan tidak berhubungan dengan pelaksanaan teknis proyek pengadaan alkes.

AA juga menegaskan bahwa hubungan profesionalnya dengan pejabat berinisial MM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebatas kerja sama administratif, bukan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kontrak atau pengambilan keputusan proyek.

Sorotan Publik dan Kepentingan Transparansi

Kasus ini memicu sorotan publik yang lebih luas, karena menyangkut proyek vital untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Proyek pengadaan alkes menjadi salah satu yang mendapat perhatian karena anggaran yang besar dan dampaknya langsung terhadap fasilitas kesehatan.

Publik meminta agar pemeriksaan dan tindak lanjutnya dilakukan secara transparan dan adil, serta memastikan tidak ada konflik kepentingan atau praktik yang merugikan negara atau masyarakat.

Potensi Dampak dan Proses Hukum yang Berlanjut

Proses Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri

Hingga kini Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya masih mempelajari laporan tersebut. Pihak kejaksaan belum mengumumkan apakah laporan itu akan dilanjutkan kepada penyelidikan formal atau upaya mediasi antara pihak terkait akan ditempuh.

Langkah selanjutnya dipantau ketat oleh berbagai pengamat hukum, karena hasilnya bisa berpengaruh pada penegakan aturan pengadaan barang pemerintah dan tafsir tentang batasan keterlibatan pejabat dalam kontrak kerja sama dengan perusahaan swasta.

Integritas Proyek Pemerintah sebagai Fokus Utama

Kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan alat kesehatan di Tasikmalaya ini mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola anggaran publik di sektor kesehatan. Publik dan lembaga independen berharap agar penyelesaian kasus ini dapat menjadi contoh penegakan hukum dan transparansi proyek pemerintah di masa depan.