Prabowo Tekankan Akselerasi Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN

 

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama fasilitas untuk lembaga negara seperti gedung legislatif dan yudikatif. 

Dalam kunjungan kerjanya ke IKN, Prabowo memberi arahan langsung kepada Otorita IKN dan kementerian terkait untuk mempercepat proses konstruksi yang ditargetkan selesai pada tahun 2028.

Agenda percepatan pembangunan ini dipandang penting lantaran pemerintah menyiapkan IKN tak hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai ibu kota politik Indonesia yang berfungsi penuh menjelang tahun 2028. 

Tahun itu ditetapkan sebagai momen ketika semua fungsi pemerintahan, termasuk legislatif dan yudikatif, bisa mulai beroperasi dari lokasi barunya di Kalimantan Timur.

Target Penyelesaian 2028

Dalam rapat internal yang digelar selama kunjungan di IKN, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa target utama penyelesaian gedung legislatif dan yudikatif adalah tahun 2028. Target ini sejalan dengan rencana pemerintah menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik nasional yang baru.

“Membangun fasilitas legislatif dan yudikatif yang cepat dan efisien adalah bagian dari strategi nasional untuk menata ulang pusat pemerintahan,” ujar Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara yang menyampaikan arahan presiden tersebut.

Ini bukan sekadar soal fisik bangunan, tetapi juga simbolisasi bahwa IKN siap menjalankan fungsi negara secara utuh. Target penyelesaian 2028 memberi kerangka waktu yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek ini, dari pemerintah pusat sampai kontraktor pelaksana konstruksi.

Koreksi Desain untuk Percepatan

Selain meminta percepatan, Prabowo juga memberikan sejumlah koreksi pada desain dan fungsi gedung yang tengah dibangun. Menurut Prasetyo, perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan rencana awal sehingga pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan operasional lembaga negara.

Arahan ini mencerminkan pendekatan yang proaktif dari pemerintah. Prabowo tidak sekadar menetapkan target, tetapi juga terlibat dalam detail desain agar hasil akhir fasilitas legislatif dan yudikatif bisa optimal saat difungsikan oleh lembaga negara nantinya.

Perbaikan desain mencakup penyesuaian ruang kerja, tata letak ruang sidang, serta aksesibilitas gedung agar tidak hanya modern, tetapi juga mendukung produktivitas kerja anggota legislatif dan aparat yudikatif.

Koordinasi Pemerintah dan Otorita IKN

Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tidak bisa berjalan sendiri tanpa koordinasi lintas lembaga. Prabowo menekankan agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi lainnya bekerja secara sinkron.

Ketua OIKN serta jajaran kementerian terkait diminta untuk menyampaikan laporan berkala mengenai progres konstruksi, hambatan yang ditemui, serta solusi yang diterapkan di lapangan. Dengan mekanisme koordinasi yang jelas, potensi keterlambatan atau masalah teknis diharapkan bisa diminimalkan.

Peran IKN Sebagai Ibu Kota Politik

Upaya mempercepat pembangunan ini juga bagian dari strategi lebih luas pemerintah untuk mentransformasi IKN menjadi ibu kota politik yang fungsional penuh pada 2028. Ini termasuk keberadaan gedung parlemen, kantor Mahkamah Agung, serta fasilitas pendukung lain yang mendukung jalannya pemerintahan.

Keberadaan gedung legislatif dan yudikatif yang rampung sesuai target menjadi indikator penting bahwa IKN bisa memenuhi perannya sebagai pusat pemerintahan dan simbol kedaulatan politik negara. 

Ini juga memberi pesan kuat bahwa pemerintah punya roadmap jelas dan komitmen tinggi terhadap pemindahan fungsi pemerintahan dari Jakarta ke IKN secara bertahap dan terukur.

Tantangan dan Harapan Ke Depan

Meskipun target 2028 sudah ditetapkan, pembangunan sebesar ini diperkirakan punya tantangan tersendiri. Mulai dari kompleksitas desain, koordinasi antarinstansi, hingga aspek anggaran dan tenaga kerja konstruksi yang harus dipenuhi. 

Namun langkah pemerintah yang memberi perhatian langsung melalui supervisi dan arahan desain menunjukkan kesiapan menghadapi hambatan tersebut.

Harapannya, dengan strategi yang matang, implementasi pembangunan gedung legislatif dan yudikatif bisa rampung tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas dan fungsionalitas. Ini sangat penting mengingat gedung-gedung ini nanti akan menjadi ruang utama di mana fungsi perundang-undangan dan peradilan berlangsung.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara harus dipercepat dan ditargetkan selesai pada tahun 2028. Arahan strategi termasuk percepatan konstruksi dan review desain untuk mendukung efisiensi. 

Pendekatan ini tidak hanya sekadar soal bangunan fisik, tetapi juga tentang mempersiapkan IKN sebagai ibu kota politik yang siap berfungsi sepenuhnya pada waktunya.